.jpeg) |
| Pimpinan Rumah Demokrasi, Ramdansyah |
Makassar, TWEETUP.ID - Kecepatan informasi yang akurat dari Bawaslu tentang kondisi daerah tertentu saat terjadi krisis, menghasilkan efek positif bagi arus informasi kepada publik.
Pimpinan Rumah Demokrasi, Ramdansyah mengatakan hal tersebut di atas, saat menjadi narasumber Sosialisasi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Bawaslu, Rabu 31 Mei 2023.
Acara yang diselenggarakan Bawaslu RI dihadiri oleh Pimpinan dan Sekretariat dari 18 Bawaslu Provinsi.
Dalam materinya yang berjudul Pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Komunikasi untuk
Pengawasan Pemilu yang Efektif, dijelaskan proses komunikasi antara Bawaslu pusat dan daerah tidak boleh mengalami hambatan saat terjadi crisis management mengingat maraknya hoax menjelang atau selama proses pemilu berlangsung.
"Jangan sampai saat terjadi crisis diwilayah tertentu saat pemilu berlangsung, informasi dari wilayah ke pusat terhambat. Padahal informasi itu dibutuhkan cepat oleh internal untuk mengambil keputusan dini, dan diberikan kepada publik untuk melawan Hoax," ujarnya.
Tidak hanya itu, Ramdansyah yang pernah menjadi Ketua Panwaslu DKI Jakarta juga mengatakan kecepatan informasi yang akurat dari Bawaslu tentang kondisi daerah tertentu saat terjadi krisis, menghasilkan efek positif bagi arus informasi kepada publik.
"Data internal, laporan dari bawaslu daerah dan kemudian disampaikan kepublik untuk dijadikan santapan informasi, bisa menangkap disinformasi yang terjadi, seperti hoax yang bisa mengganggu kestabilan politik,"ujarnya.
Ramdansyah mengatakan command centre juga memiliki fungsi mendeteksi hal-hal yang dibutuhkan guna lancarnya proses pemilu di setiap daerah.
"Setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda beda. informasi ini dibutuhkan bagi bawaslu sehingga menghasilkan analisa akurat yang bisa direkomendasikan kepada pihak pijak terkait," tegasnya.
Sebelumnya, (Bawaslu) berkomitmen meningkatkan data dan informasi serta pelayanan publik di lingkungan Bawaslu.
Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan salah satu bentuk komitmennya yaitu membuat 'command center'.
Dia menjelaskan Bawaslu berencana membuat command center untuk memudahkan kerja pengawasan pemilu di jajaran Bawaslu.
"Bawaslu berencana membuat Command Center, di jajaran Bawaslu," ungkapnya.
Puadi berharap dengan adanya 'command center' dapat memudahkan koordinasi dan komunikasi jajaran Bawaslu.
"Hadirnya Command Center ini sebagai Remote Control dan koordinasi antara pusat hingga provinsi," ungkap Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi itu.
Puadi menambahkan, pembuatan rencana kerja dari tingkat Bawaslu Kabupaten/Kota hingga Provinsi harus koordinasi ke Bawaslu pusat sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam hal kerja dilapangan.
"Tumpang tindih dalam hal kerja dilapangan harus dihindari dengan cara koordinasi ke Bawaslu Pusat," seru alumnus Universitas Negeri Jakarta itu. @achries
