Kabupaten Cirebon. TWEETUP.ID – Anggaran
pelayanan pelatihan bagi masyarakat penghasil hutan, di UPTD Pelayanan
Pengelolaan Hasil Hutan di Kabupaten Cirebon dinilai masih kurang, dan ini
merupakan masalah yang perlu menjadi perhatian khusus terkait fasilitas
pelatihan bagi masyarakat penghasil hutan.
Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi
II DPRD Provinsi Jawa Barat Lina Ruslinawati saat memimpin kunjungan kerja di
UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan di Kabupaten Cirebon. Senin, (5/6/23).
Lina menjelaskan, berdasarkan hasil
kunjungan kerja di UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan pihaknya menyebut ada
salah satu masalah yang perlu menjadi perhatian khusus yakni terkait fasilitas
pelatihan bagi masyarakat penghasil hutan.
Terlebih, Lina menilai UPTD Pelayanan
Pengelolaan Hasil Hutan di Kabupaten Cirebon tersebut hanya memiliki satu tugas
pokok dan fungsi yaitu memberikan pelayanan bagi masyarakat penghasil hutan
melalui kegiatan pelatihan pemberdayaan secara berkala.
"Intinya UPTD ini ialah
memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak ada beban keuangan, yang ada
bagaimana untuk mengedukasi masyarakat yang memiliki kegiatan usaha atau
mencari penghasilan di sekitar hutan biar mereka sejahtera, mereka diberikan
pelatihan dari mulai budidaya on farm sampai off farm," terang Lina.
Tak hanya pelatihan terkait
pengelolaan nya saja, akan tetapi pemerintah melalui UPTD Pelayanan Pengelolaan
Hasil Hutan itu memberikan pembinaan terkait cara memasarkan produk agar bisa
diterima di masyarakat secara luas.
"Pemasarannya ikut serta
diberikan pelatihan biar produk mereka yang dibudidayakan atau dihasilkan di
hutan itu bisa diterima dipasar secara luas dan juga memiliki nilai jual yang
tinggi tentu saja ini akan berimbas terhadap penghasilan masyarakat yang akan
meningkat ketika produk mereka tersebut dipasarkan secara luas," tutur
Lina.
Namun, Lina soroti terkait workshop
pelatihan yang berada di UPTD Pelayanan Pengelolaan Hasil Hutan tersebut kurang
mumpuni untuk melaksanakan pembinaan.
Lina berharap Pemerintah Provinsi Jawa
Barat dapat memperhatikan anggaran untuk di alokasikan terhadap fasilitas dalam
menunjang kegiatan pelatihan bagi masyarakat.
"Perlu support anggaran dari
pemerintah Provinsi Jawa Barat agar berjalan dengan baik, biar program berjalan
dengan baik dengan di dukung dengan fasilitas yang sesuai dengan
kebutuhan," tutup Lina.@
