Majalengka. TWEETUP.ID – Penurunan Biaya
Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) hingga program sekolah gratis jadi
sorotan, Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat
yang membidangi urusan Pendidikan saat melaksanakan
kunjungan kerja ke SMK Negeri 1 Majalengka bersama Cabang Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat Wilayah IX dalam rangka evaluasi anggaran triwulan I Tahun
2023. Selasa, (2/5/23).
Sebagaimana dikatakan Anggota Komisi
V Hj. Sari Sundari, S.Sos. MM yang mengatakan,
pihaknya soroti terkait Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) yang
menurun.
Hal tersebut menjadi kendala besar
bagi keberlangsungan kegiatan siswa di salah satu sekolah favorit di Majalengka
itu.
"Pada Evaluasi anggaran
triwulan 1 ini, ada beberapa kegiatan yang di pangkas karena terjadi penurunan
BOPD," kata Sari.
Harapan besar terlontar dari Sari
Sundari agar kegiatan untuk mendukung perkembangan siswa bisa berjalan dengan
baik.
"Kita berharap Pemprov
memperhatikan kebutuhan sekolah terkait dengan kualitas pendidikan bagi siswa,
dengan penurunan BOPD ini tentu tidak semua kegiatan bisa di cover," harap
Sari.
Selanjutnya, Sari pun menanggapi
perihal dampak dari program Sekolah Gratis dari Pemprov Jawa Barat.
Sari menilai, program Sekolah Gratis
itu menjadi multi presepsi bagi orang tua siswa yang menganggap bahwa
pembiayaan kegiatan belajar mengajar tanpa biaya sepeserpun.
"Hal ini menjadi masalah,
sehingga sekolah tidak berani mengambil pungutan dari orang tua siswa karena
dengan kalimat 'gratis' orang tua merasa gratis untuk seluruhnya, Komite pun
masih menunggu juknis pelaksanaan perihal sumbangan tersebut," tegas Sari.
Pihaknya akan mencoba mendorong
Pemprov Jawa Barat, agar berbagai permasalahan yang dirasakan oleh satuan
pendidikan di daerah bisa seimbang.
Terlebih Sari pun meminta Disnaker
untuk terbuka terhadap perusahaan padat karya yang melibatkan lulusan SMA/SMK.
"Terkait dengan kompensasi yang
diberikan perusahaan agar lulusan Smk dan Sma tidak disamakan, lulusan SMK
punya skill lebih dari lulusan SMA," tutup Sari@
