KOTA
BANDUNG. TWEETUP.ID – Komisi III DPRD
Jawa Barat meminta Biro BIA (BUMD, Investasi Administrasi dan Pembangunan) untuk melakukan
pengawasan yang ketat terhadap semua
BPR.
Demikian
disampaikan Wakil Ketua Komisi III Jawa Barat, H. Sugianto Nangolah, SH,MH. Di Bandung,
Selasa (4/4/2023).
“Kami
(Komisi III DPRD Jawa Barat) sudah meminta Biro BIA (BUMD, Investasi dan
Administrasi Pembangunan) agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap BPR ,
bukan saja Bank Intan Jabar (BIJ) tapi
semua BPR yang ada di Jawa Barat,” tutur Sugianto Nangolah.
Disebutkannya.
Berkaca pada kasus yang terjadi di PT BPR Intan Jabar atau Bank Intan Jabar
(BIJ) dan BJB, masalah kerap muncul karena kurangnya pengawasan. Oleh sebab itu pentingnya pengawasan terhadap
BPR, terutama bagi BPR atau BUMD sektor keuangannya yang tengah bermasalah.
Hal
yang perlu diingat lanjut Sugianto Nanggolah mengatakan, BPR dan BUMD sektor
keuangan di Jawa Barat menjadi contoh daerah lain. Namun, disayangkan karena
lemahnya pengawasan muncul masalah BIJ dan BJB di Kabupaten Pangandaran.
“Ke
depan diharapkan ada pengawasan yang ketat terhadap BPR yang ada di Jawa Barat.
Kita tahu kasus BJB di Kabupaten Pangandaran, pegawai BJB membobol brangkas
pelan-pelan sampai miliaran rupiah lebih. Agar kasus serupa tidak terjadi lagi,
Komisi III DPRD Jawa Barat meminta pengawasan yang sangat ketat,” tegas dia.
Untuk
diketahui, Komisi III DPRD Kabupaten Garut melakukan konsultasi ke Komisi III
DPRD Jawa Barat. Rapat konsultasi antar Komisi III tersebut berlangsung di
ruang Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jabar, Bandung, Selasa
(4/4/2023).
Wakil
Ketua Komisi III Jawa Barat, H. Sugianto Nanggolah, SH,MH yang menerima
rombongan Komisi III DPRD Garut sekaligus memimpin rapat konsultasi terkait
penyelesaian masalah PT BPR Intan Jabar atau Bank Intan Jabar (BIJ). @
