BANDUNG. TWEETUP.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prov. Jabar meminta
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk
mengkaji secara matang sebelum menyetujui Pengalihan kembali pengelolaan SMA/SMK
sederajat dari Pemerintah Provinsi kepada
Pemerintah Kota dan Kabupaten
Demikian dikatakan Anggota Komisi V DPRD
Jabar, Asep Wahyuwijaya menanggapi pernyataan Ridwan Kamil yang saat itu didampingi
Kadisdik Jabar Wahyu Mijaya dalam acara "Temu Gubernur dengan Siswa
dan Guru SMA/SMK/SLB Se-Kabupaten Bogor" di SMAN 1 Cigombong, Kabupaten
Bogor, menyampaikan bahwa dirinya menyetujui wacana pengembalian pengelolaan
SMA sederajat dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota.
Menurut Gubernur Jabar, hal itu
bisa mempermudah pemerintah dalam melakukan koordinasi demi menekan angka
tawuran antar pelajar.
“Secara pribadi saya cenderung
setuju. Karena dulu waktu saya jadi wali Kota Bandung lebih dekat koordinasi
teknisnya dan saat pindah ke provinsi memang agak jauh,” ujar kang Emil.
Anggota Komisi V DPRD Jabar yang membidangi urusan Pendidikan ini, meninta agar Gubernur Jabar Ridwan Kamil
sebelum menyetujui peralihan kembali pengelolaan SMA sederajat dari Pemerintah Provinsi kepada
Pemerintah Kota dan Kabupaten, hendaknya dikaji dulu secara matang.
“Jangan
terlalu menyederhanakan persoalan, bekerja menjadi pemimpin itu jangan maunya
yang mudah melulu. Karena mengurusi anak-anak SMA dan SMK memang tak semudah
membangun alun-alun,” kata Asep di Bandung, Selasa (4/4).
Disebutkan Asep, Mengelola
SMA dan SMK merupakan hal yang kompleks, sehingga membutuhkan energi lebih
untuk menanganinya. “Saya
sangat bisa memahami, tangan Kang Emil mah memang terlalu lembut dan halus
untuk menangani kompleksitas persoalan yang ada di SMA dan SMK, apalagi
ngurusin tawurannya. Wajar kalau dia terkesan langsung ingin lempar handuk,” ujarnya.
Politisi partai Demokrat ini juga mengingatkan, dalam beberapa kesempatan Ridwan Kamil
sempat bersikukuh untuk merealisasikan konsep sekolah satu atap untuk
mengantisipasi kekurangan SMA Negeri dan SMK Negeri di banyak kecamatan. Namun,
hingga kini belum ada yang terealisasi.
Kemudian juga sejumlah program dalam pengelolaan SMA dan SMK, seperti
program Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis melalui Bantuan Operasional
Pendidikan Daerah (BOPD).
“Program
SPP Gratis melalui BOPD sampai saat ini malah menjadi blunder. Karena pihak
sekolah terutama bagi Kepseknya malah menjadi bulan-bulanan para orang tua
siswa. Sementara kebutuhan operasional sekolah secara
fundamental memang belum memadai” tutur Asep.
Karena itu,
Asep minta agar Gubernur Jabar untuk bertanggung jawab sebagai pemimpin
yang dulu sempat bersikeras mengambil kebijakan pengawasan dan pengelolaan SMA
dan SMK dari daerah (Kota/kabupaten) ke Pemprov Jabar, tandasnya. @
