Bandung, TWEETUP.ID
Ada dua mata anggaran yang nyaris mirip di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Satu mata anggaran nilainya puluhan miliar rupiah kalau dikalikan dua angkanya hampir menyentuh Rp160 miliar.
Anggaran itu adalah, pertama dana penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat sebesar Rp79,1 miliar lebih. Yang satunya lagi, anggaran pelaksanaan reses sebesar Rp77.8 miliar.
Sekretaris DPRD Jabar Dr Hj Ida Wahida SE, SH, M.Si selaku pengguna anggaran (PA) saat dikonfirmasi wartawan terkait dua mata anggaran yang nyaris mirip itu, bungkam.
Pada pertanyaan tertulis via whatsapp sudah dilayangkan wartawan sejak Sabtu 4 Maret 2023 pukul 09.00 WIB.
Karena PA nya bungkam, mau tidak mau Kabag Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Jabar Iman Tohidin S.Sos, M.A.P yang jadi sasaran pertanyaan itu.
Namun Iman Tohidin enggan menjawab sendiri, dia minta didampingi Kasubag Kerjasama dan Aspirasi Iman Maulana S.STP saat akan menjawab pertanyaan wartawan terkait dua mata anggaran ratusan miliaran yang nyaris mirip itu.
Duo Iman menjelaskan, itu di dokumen pelaksana anggaran (DPA) ada kegiatan dan sub kegiatan.
"Kegiatan penyerapan aspirasi, penyerapan aspirasi itu Rp79 miliar. Rp79 miliar itu dibagi dua, satu reses, kedua penghimpunan aspirasi," katanya saat dihubungi wartawan di ruang kerjanya Senin 6 Maret 2023.
"Kegiatan reses Rp77 miliar, Rp2 miliarnya lagi penghimpunan aspirasi. Penghimpunan aspirasi itu seperti kegitan hearing dialog, rapat dengar pendapat, dan pengumpulan massa," jelasnya.
"Nanti kita fasilitasi, resespun sama, Reses pun Rp77 miliar itu. Isinya adalah kegiatan reses anggota yang diselenggaralan dalam satu tahun itu tiga kali," terangnya.
"Jadi per empat bulan sekai itu, dilaksanakan di dapil masing-masing. Jadi 120 orang anggota melaksanakan kegiatan reses, satu kali resesnya itu 8 hari kerja," tambahnya.
Soal anggaran reses per anggota dewan, duo Iman menjelaskan.
"Operasional sama, per anggota itu Rp151 juta, satu kali kegiatan 8 hari kerja 8 titik, belum dipotong pajak," katanya.
Soal ada tidaknya anggota dewan yang hanya ambil duit resesnya sama tapi tidak melaksanakan reses, Iman mengatakan tidak ada.
"Saya baru menjadi PPTK per 2022, selama saya menjabat semua anggota dewan melakukan reses tidak ada yang hanya ambil duitnya saja tapi tidak reses," jawabnya.
Ketum IKA Muda Unpad Fuad Rinaldi SE, MM, Ak, CA, CPS, AWP, CPHRM, HRBP tidak habis pikir kenapa harus ada dua mata anggaran yang nyaris mirip.
"Jadi wajar kalau banyak kecurigaan masyarakat atas dua mata anggaran itu," katanya saat dihubungi via telepon selularnya, Senin 6 Maret 2023.
Kalau memang dua mata anggaran itu beda, maka untuk mencegah kecurigaan masyarakat atas dua mata anggaran itu ada baiknya dewan bisa lebih transparan kepada masyarakat.
Terlebih di massa seperti sekarang ini, saat dimana masyarakat sedang susah.
"Dewan seharusnya, bisa lebih peka dengan kesusahan yang saat ini tengah dialami rakyat. Bukankan mereka (dewan) bisa diduduk di gedung dewan karena mewakili aspirasi masyarakat," katanya.
Karena nilai kedua mata anggaran itu sangat tinggi, mencapai angka ratusan miliar, sudah saatnya dewan membuka ruang kepada masyarakat untuk memantau aktivitasnya.
"Kalau gubernur aktivitasnya bisa dipantau dewan, ada baiknya, aktivitas dewan juga harus dipantau masyarakat," pintanya.
Misal, kalau untuk urusan reses ini, ada wakil masyarakat yang dilibatkan untuk memantau aktivitasnya.
"Jadi ada pertanggungjawabannya," katanya.
Masih kata Fuad, kebijakan anggaran seharusnya ada terstandardisasi.
"Dalam penyusunan anggaran kebijakan ini mengikuti standarisasi terdahulu kah atau memang di buat standarisasi baru?," katanya.
"Tentunya yang namanya kebijakan bisa di audit dong harusnya. Dan DPRD tidak boleh anti kritik," pungkasnya.
