BANDUNG. TWEETUP.ID - Jika kita membiarkan jalan di Jawa Barat rusak itu
sama artinya dengan kita menghambat
laju pertumbuhan ekonomi alias memperlambat kesejahteraan masyarakat, karena itu angka kemantapan jalan provinsi di Jawa Barat tahun 2023 diharapkan tetap
terjaga, jangan sampai turun, minimal tetap.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai
Gerindra DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady kepada wartawan di Bandung.
Kamis (9/3).
Hal ini diungkapkan Daddy merespon telah
ditandatanganinya kontrak pekerjaan 63 Paket Pekerjaan Pemeliharaan
Berkala Jalan dan 9 Paket Pengawasan di Dinas Bina
Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat.
Anggota Komisi IV yang membidangi infrastruktur ini, meminta
Dinas BMPR Jabar melakukan pekerjaan pemeliharaan berkala jalan ini sebaik
mungkin untuk menjaga kemantapan jalan.
“Karena
ini hanya sebagian kecil dari tugas pelayanan Jabar yang melekat di Dinas BMPR
Jabar. Saya berharap Dinas BMPR (melalui para kontraktor) melakukannya
(pemeliharaan berkala jalan-red) sebaik mungkin. Dengan dukungan anggaran yang
ada, mestinya angka kemantapan tetap terjaga, jangan sampai turun, minimal
tetap,” kata Daddy
Daddy mengingatkan
Dinas BMPR Jabar tentang pentingnya menjaga kemantapan jalan dalam
mendukung laju pertumbuhan ekonomi. Jalan yang rusak akan menghambat lajut
pertumbuhan ekonomi.
“Kalau
jalan Jabar rusak, praktis laju pertumbuhan ekonomi juga tertahan. Atau dengan
kata lain, jika kita membiarkan jalan rusak sama artinya dengan menghambat laju
pertumbuhan ekonomi alias memperlambat kesejahteraan masyarakat,” tegas Daddy
yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jabar ini.
Terkait 63
Paket Pemeliharaan Berkala Jalan ini, Daddy menyampaikan, jumlah paket
pekerjaan tersebut baru sebagian kecil dari yang semestinya dilakukan. “Kalau
kita pakai data 73% jalan provinsi yang umur teknis rencananya sudah habis,
berarti ada sekitar 1.500 kilometer yang harus direkonstruksi,” jelasnya.
“Kalau satu paket panjangnya rata-rata hanya 3
km, berarti butuh setidaknya 250 paket pekerjaan. Jadi, 63 (paket-red)itu hanya sebagian kecil. Itu pun kalau semuanya
rekonstruksi. Padahal 63 (paket) untuk pemeliharaan,” jelasnya.
“Bisa
dibayangkan berapa jumlah alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan peningkatan jalan di Jabar. Masalahnya
adalah kita punya fiscal
gap yang menganga begitu dalam. Jadi, dengan sangat terpaksa
semua niat baik itu dilakukan secara bertahap,” ungkap Daddy.
“Prinsipnya, semua terpaksa disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Namun sekali lagi,
semua tetap harus diikhtiarkan. Karena, jalan mantap ekonomi lancar,” pungkas Daddy@
