BANDUNG, TWEETUP.ID – Sebagai Rumah Rakyat Gedung DPRD Provnsi Jawa Barat akhir akhir ini hampir setiap hari tidak lepas dari kegiatan penyampaian aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, baik aksi unjuk rasa dengan pengerahan massa hingga ratusan orang, aspirasi aksi dengan pertunjukkan budaya, aspirasi melalui surat maupun aspirasi yang dilakukan dengan beraudiensi kepada pimpinan DPRD, pimpinan Komisi, ataupun Fraksi di DPRD.
Terkait hal ini, TWEETUP menemui Sekretaris DPRD Provinsi
Jawa Barat Dr. Hj Ida Wahida Hidayati,SE.,SH.,M.Si. didampingi kasubag
Humas M. Hafidz,SH. Serta Subag Kerjasama dan Aspirasi Iman Mulana,S.STP. saat memantau aktivitas unjuk rasa
yang dilakukan mahasiswa di halaman Gedung DPRD Jabar. Jl Diponegoro 27
Bandung. Rabu (21/9/2022) untuk mempertanyakan seperti apa kesiapan yang
dilakukan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, dalam menghadapi arus
penyampaian aspirasi yang hampir tidak hentinya setiap hari ke DPRD Jabar.
”Kita sudah mengantisipasi, karena ini kan
Gedung Dewan, Gedung tempat wakil-wakil rakyat, pasti apapun yang menjadi isu,
baik itu isu nasional, issue local, pasti kemana lagi mereka akan menyampaikan aspirasi, ya kesini.” Sebutnya.
Ditambahkan. Seperti saat ini, kan
isunya nasional kenaikan BBM, itu kan sudah keputusan pusat nasional, berarti
demo akan terjadi di seluruh Indonesia.
Kita sampaikan ke DPR sebagai wakil rakyat di tingkat pusat.
“Kita rekomendasikan ke DPR, ini lho aspirasi yang ada di Jawa Barat. Kita
sampaikan ke sana, aspirasinya dari mana, ya kita sampaikan dari mahasiswa, dari buruh, atau dari komunitas lain, seperti ojol tadi
pagi, kita sampaikan, tinggal nanti
kebijakannya itu urusan pusat.”
Sementara terkait dengan anggaran
yang dibutuhkan untuk mengahadapi aksi unjuk rasa, Ida menyebutkan. Tidak ada
anggaran yang dikhususkan untuk menghadapi aksi unjukrasa.
“Tidak ada alokasi anggaran yang dikhususkan untuk melayani aspirasi-aspirasi
atau demo yang datang ke DPRD, semua sesuai dengan DPA yang ada saja. Kalau ada
anggaran khusus demo, ya,
nanti pasti demo itu direncanakan, kan ada anggarannya. Jadi tidak ada anggaran
khusus demo.” Ucapnya
Ditambahkannya.
Kita tidak bisa
memprediksi berapa kali (unjuk rasa/demo)dalam setahun, menghadapi isu-isu bisa
yang bersifat nasional maupun local. Seperti kali ini, “ini kan issue nasional
kita terkena dampak, ya konsekwensi, kalau pagar rusak, ya dibetulin, kan ada
anggaran pemliharaan, lalu adanya pak polisi yang membantu kita, ya minimal kita kasih makan lah. Kalau
anggaran khusus untuk kegiatan demo itu gak ada.”tegasnya.
Terakhir Sekretaris DPRD ini
menyebutkan. Hingga saat ini lebih kurang sudah ada 60 - 70an isu, sedang untuk aspirasi yang diterima Setwan DPRD Jabar, biasanya issue-isue nasional yang lebih
diminati masyarakat.
“Selama saya jadi Sekwan, ya UU Cipta Kerja, May day Hari buruh sedunia, isu nasionalnya, kebijakan UMR untuk isu localnya. Dan sampai saat ini sudah ada ratusan, termasuk yang menyampaikannya melalui surat .” tutup Ida yang merupakan putri dari Drs. H. Eddie Sukardi, MSi (Bupati Cianjur Ke - 32 Periode 1988 - 1996) yang juga mantan Sekretaris DPRD Jabar.@
