Kuningan, tweetup.id
Aksi unjuk rasa gabungandengan tuntutan menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Kuningan, kembali digelar ratusan ojeg offline, Front Persaudaraan Islam (FPI) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB), Aliansi Persaudaraan Islam Kuningan (APIK) dan Gerakan Aqidah (Gardah) Kuningan. Mereka menyambangi Gedung DPRD di Jalan RE Martadinata Ancaran Kuningan, Senin sore (19/9/2022).
Para pengunjuk rasa melakukan 'longmarch' dengan titik kumpul di Masjid Agung Syiarul Islam Kuningan Mereka menggunakan motor namun ditengah perjalanan sengaja mogok. Mereka melakukan aksi mendorong motor menuju gedung Dewan. Namun begitu tiba di depan Gedung DPRD Kuningan, aparat kepolisian dan Pol. PP sudah siap siaga menjaga ketat pintu gerbang Utama DPRD.
Korlap Aksi Lukman menegaskan, kenaikan Harga BBM telah semakin memberatkan ekonomi rakyat saat ini. Apalagi kondisi masih terpuruk akibat pandemi Covid 19. Dampak lebih terasa, kenaikan BBM secara otomatis memicu kenaikan harga berbagai barang dan jasa lain. Seperti harga-harga pangan, bahan pokok dan transportasi.
“Kondisi ini akan berdampak pada meningkatnya jumlah orang miskin, rakyat miskin semakin miskin, sedangkan rakyat yang hampir miskin akan benar-benar jatuh miskin,” timpal Ketua Front Persaudaraan Islam (FPI) Kuningan, Kyai Endin, nada tinggi
Massa menuntut pemerintah segera membatalkan kenaikan harga BBM. Sebab kenaikan harga BBM adalah penghianatan terhadap mandat konstitusi. dan massa menuntut penandatanganan penolakan kenaikan BBM dengan dituliskanya beberapa point yang harus di tandatangani oleh beberapa fraksi.
Meski hanya 2 fraksi yang berani menandatangani isi surat tuntutan massa. Yaitu Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi PKS.
.jpeg)
Fraksi PDIP, Partai Golkar, PPP, PKB, PAN memilih keluar dari kerumunan massa. Tidak berani tandatangan. Mereka memilih mundur karena menyangkut tuntutan poin 3. Dimana jika pemerintah tidak mampu mengembalikan harga BBM seperti semula, Presiden Jokowi harus bertanggungjawab mundur dari jabatannya.
Anggota Fraksi Gerindra Deki Zaenal Mutaqin Mengatakan, Meski saya hanya anggota fraksi, saya siap bertanggung jawab. Saya tandatangan. Tegasnya.
Begitupun Fraksi PKS diwakili Ikhsan Marzuki menerangkan, saya berani menandatangani persetujuan tuntutan massa itu karna melihat Kebijakan Pemerintah menaikkan harga BBM pada saat harga minyak dunia turun, menunjukkan pemerintah lebih ahli menguras dari pada mengurus rakyatnya. Maka atas kondisi tersebut, saya secara pribadi ataupun atasnama partai DPD
PKS mewakili dengan tegas menolak kenaikan harga BBM. Terangnya.
(H. Aboy)
