BANDUNG. TWEETUP.ID – Salah satu jalur proses Penerimaan Peserta Didik
Baru (PPDB) untuk tingkat SMA /SMK Negeri di Jawa Barat adalah dengan
menggunakan surat keterangan tidak mampu
(SKTM), tetapi dalam perjalanannya penggunaan SKTM dimanfaatkan oleh
orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Hal ini
menjadi Temuan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi masalah
pendidikan, sebagaimana dikemukakan Ketuanya Ir. H. Abdul Harris Bobihoe di
Bandung Rabu Kemarin.
Disebutkan,
Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mendapatkan sejumlah temuan atau
permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2022 di daerah, salah
satunya penyalahgunaan aturan penggunaan surat keterangan tidak mampu (SKTM)
oleh oknum tertentu.
Politisi
Partai Gerindra ini menyebutkan, Jalur SKTM
dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab..
“Setelah
dilakukan verifikasi, kata dia, ternyata ada orang tua siswa yang mampu secara
ekonomi tetapi menggunakan SKTM dalam PPBD. Temuan lainnya, masih ada oknum orang tua siswa
menitipkan anaknya pada oknum pejabat, termasuk pada anggota dewan.” Sebutnya.
Politikus
Partai Gerindra ini, mengatakan sejumlah anggota dewan yang tidak melakukan hal
itu atau menolak permintaan orang tua siswa tersebut, malah kena getahnya yakni
menjadi korban perundungan di media sosial.
Bobihoe mengingatkan, pihaknya sudah
menekankan warga untuk memanfaatkan jalur yang sudah disediakan Dinas
Pendidikan dalam PPDB, yakni jalur prestasi, afirmasi, dan zonasi.
“Kami ingin menegakkan PPDB berjalan dengan
baik jangan sampai kami sendiri harus melanggar," katanya.
Penyimpangan lain yang dilakukan masyarakat demi menyekolahkan anak mereka ke
tempat yang dianggap sekolah favorit, yakni, memaksakan diri memasuki zonasi terdekat
sekolah agar dapat diterima, padahal jarak rumah anak dengan sekolah yang
sebenarnya puluhan kilometer.
Sekretaris DPD Partai Gerindra Jabar ini menambahkan, pada dasarnya sistem PPDB yang disiapkan
Dinas Pendidikan sudah bagus, namun ulah sejumlah orang membuat permasalahan
terus ada atau ditemukan.
"Saya
kira bukan sistemnya (PPDB, red.) yang tidak baik tapi memang intervensi dari
beberapa orang itu, akan terus terjadi akan terjadi terus mereka mencari jalan.
Mereka oknum-oknum itu akan mencari jalan bagaimana kemudian," pungkas Bobihoe@ESEM
