BANDUNG, TWEETUP.ID - Pemodal dan elite partai politik (parpol) menguasai media dan sumber-sumber informasi lain.
Pada saat yang sama, konvergensi dan digitalisasi melanggengkan hal tersebut. Beruntung ada media sosial, sayang belum dimanfaatkan dengan baik.
Dampaknya, opini yang dibangun media tak pernah lepas dari kepentingan pemodal dan elit politik.
Disisi lain saat ini muncul media sosial sebagai platform baru penyebaran informasi dan jadi sarana untuk munculnya informasi alternatif.
Sayangnya media sosial belum sepenuhnyq dimanfaatkan oleh masyarakat dengan benar.
“Yang muncul saat ini justru framing dan hoax. Kedunya justru menyuburkan kebencian ditengah masyarakat,” kata Akuat Supriyanto saat memaprkan materi dalam pelatihan jurnalistik yang digelar JMSI Jabar bersama Diskominfo Kota Bandung di Grand Guci, Jalan Pasirkaliki nomor 53-55, Kamis 23 Juni 2022.
Menurut Akuat, polarisasi bisa dihindari jika masyarakat bisa didorong untuk meningkatkan literasi informasi.
“Masyarakat harus membiasakan menyaring informasi sebelum sharing. Selain itu menumbuhkan budaya kritis terhadap informasi,” ujar Akuat.
Dengannya, kata dia, masyarakat bisa memproduksi dan melakukan diseminasi informasi alternatif.
“Sehingga masyarakat tidak terkoyak oleh info-info yang dilandasi oleh kepentingan dan persaingan politik,” sambung Akuat.
“Disinalah pentingnya jurnalisme warga atau Citizen journalism,” ujarnya.
Sementara itu, Pakar komunikasi Kota Bandung, Bulgan Alamin mengatakan bahwa dibelakang informasi hoax pasti ada kepentingan pihak-pihak tertentu.
“Pada posisi ini masyarakat harus bisa memilah mana informasi yang diperlukan dan mana yang tidak,” ujarnya.
“ Untuk informasi yang diperlukan pun, kita harus melakukan cek ulang. Benar atau tidak infromasinya,” lanjut Bulgan.
Dalam pandangannya, proses memilah dan melakukan cek ulang perlu dilakukan agar masyarakat tak bingung sendiri.
“Mereka lah yang mensosialisasikan dan mendeseminasikan mana informasi yang baik dan mana informasi yang tidak baik,” demikian Bulgan. *** 01
