BANDUNG, TWEETUP.ID - Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat menjadi pembina
apel pada hari pertama masuk kerja usai libur Lebaran di kantor Badan
Kepegawaiaan Daerah (BKD) Jabar, Senin (9/5/2022). Mengemukakan Wacana WFH permanen
bagi sebagian ASN.
Menanggapi pernyataan tersebut anggota Komisi I DPRD Provinsi Jabar Tina Wiryawati yang berkaitan dengan aparatur sipil Negara, menilai
wacana bekerja di mana pun atau bekerja di rumah (work from home/WFH) bagi ASN
Provinsi Jawa Barat harus mendapat kajian matang dan mendalam untuk mendapat
kejelasan mengenai dampak positif dan negatifnya. Katanya di Bandung, Minggu
"WFH
permanen menurut saya harus dikaji lebih mendalam lagi ke efektivitasnya jangan
sampai malah jadi kontra produktif. Sebelum dijadikan kebijakan yang permanen,
sebaiknya diadakan kajian yang komprehensif," Sebutnya.
Ia
mengatakan kajian ini harus dilakukan di semua bidang tugas ASN, terutama yang
berkaitan dengan pelayanan publik.
Dalam
hal ini pelayanan publik di internal pemerintahan maupun ekstetnal kepada
masyarakat.
"Terutama
bidang-bidang yang berkaitan langsung dengan masyarakat serta bidang-bidang
yang tidak bisa dilakukan dengan WFH," katanya.
Ia
mengatakan untuk tugas di bidang penelitian, analisis, tugas lapangan, dan
tugas administrasi, katanya, memang kemungkinan besar dapat dilakukan juga
secara WFH.
Hal
yang perlu diperhatikan di antaranya absensi dan pemantauan tugas mereka selama
WFH atau di lapangan.
"Untuk
bidang-bidang research atau bidang-bidang yang sifatnya administrasi mungkin
saja bisa dilaksanakan secara remote job atau WFH. Untuk absensi secara
elektronik juga diharapkan sudah teruji bahwa langkah tersebut sudah dilakukan
dengan benar, jangan nanti justru ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan
aturan dan ketentuan yang berlaku," tuturnya.
WFH
atau remote job, katanya, sudah dilakukan oleh beberapa pekerjaan yang memang
tidak diperlukan kehadiran secara fisik.
Namun
untuk penerapannya diharapkan betul-betul tepat dan tidak menghambat atau
merugikan kepentingan publik.@1