BANDUNG, TWEETUP.ID – Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan momen yang
sensitive dalam agenda tahunan pendidikan di Indonesia khususnya di Jawa Barat, berbagai
permasalahan ikut menyertai proses PPDB.
Salah satu yang
menjadi masalah saat
ini adalah masih adanya stigma
sekolah unggulan atau sekolah favorit
di setiap kota dan kabupaten. Hal ini membuat panjangnya daftar pendaftar
menuju sekolah tersebut.
Hal ini diungkapkan
wakil Ketua Komisi V DPRD provinsi Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya yang membidangi
masalah pendidikan ditingkatan SMA. SMK, dan SLB yang berada di bawah
pengelolaan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. di Bandung, Senin.
“Saat ini yang masih
bermasalah itu, masih ada sedikit sekolah sebagai sekolah favorit, seperti SMA
favorit itu ya, ada di setiap kota dan kabupaten tertentu. Itu gambaran bahwa
proses standarisasi untuk nilai atau kualitas lulusan itu masih belum
merata,"Sebutnya.
Lebih lanjut Politisi
PKS ini menyebut, tetapi saat ini Pemerintah
Provinsi Jawa Barat, khususnya Dinas Pendidikan,
semakin baik memetakan berbagai permasalahan dan solusi seputar penerimaan
peserta didik baru ( PPDB
) di tingkat SMA, SMK, dan SLB, di Jawa Barat.
Dinas Pendidikan
Jabar sudah banyak memodifikasi dan memperbaiki berbagai masalah yang muncul
setiap tahun. Dalam
penyusunan peraturannya sudah diuji publik.
“Kami
melihat peta masalah itu sudah dipahami dan sudah mulai dilihat pola-polanya. Seperti pada masa awal
pendaftaran, sebagian besar pendaftar mengakses website pendaftaran dan
akhirnya server berkali-kali bermasalah.”
Abdul Hadi menyebut,permasalahan ini katanya sudah diatasi, dengan menjamin kekuatan
server dan jaringan, juga kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi.
"Secara
sistematis sudah pasti dikonsultasikan ya, karena yang namanya website itu, ada
banyak ahli dari di Jawa Barat untuk mengatasi masalahnya," katanya.
Ia
mengatakan semua sekolah di Jabar pun disiagakan untuk membatu para peserta
didiknya mendaftar ke sekolah tujuan. Tentunya dengan jaringan internet yang
terus dioptimalkan.
Diingatkannya, hal
yang perlu ditingkatkan, adalah transparansi semua sekolah dalam proses pendaftaran.
Jangan sampai, pendaftaran menjadi ajang
pungli atau jual beli kursi.
“Saat
menjelang pengumuman, kadang terjadi ketidaktransparan. Jadi tidak munculnya
jarak yang dikhawatirkan para pendaftar. Jangan sampai ada yang bermain di
sini, memanfaatkan ini untuk keuntungan pribadi.” pungkasnya.@1