 |
| Kader PMII Jabar gelar aksi teatrikal tuntut pencopotan menteri-menteri era Jokowi (istimewa) |
TWEETUP.ID | Puluhan kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang tergabung dalam Aliansi Kader PMII Jawa Barat menggelar unjuk rasa di Patung Kuda, Depan Gerbang Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Rabu 17 November 2021.
Dalam aksinya itu, masa meminta Presiden Jokowi mengevaluasi dan mencopot menteri-menteri serta beberapa pembantu presiden yang berkinerja rendah.
Menurut pengunjuk rasa, banyak para pejabat yang memanfaatkan jabatan untuk mempertahankan kekayaan dan pendapatan, serta menggunakan jembatannya untuk pencitraan politik dan mobilisasi pendukung menjelang pemilu 2024.
"Kami meminta Bapak Presiden untuk mengevaluasi menteri-menteri yang tidak mampu bekerja maksimal, masih banyak SDM kita untuk membantu pak Jokowi ini. Apalagi mereka yang menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan bisnis dan mobilisasi kekuatan politik."kata Junen, selaku Koordinator Aksi.
Junen juga menegaskan agar dalam waktu dekat presiden mencopot menteri-menteri tersebut yang bermasalah.
Beberapa di antaranya, Menteri BUMN Erick Tohir. Menurutnya, Erick Tohir terlalu banyak pencitraan tapi disisi lain BUMN banyak yang telah bangkrut.
Selain itu, ada Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri ESDM dan Menteri KLHK.
Kader PMII Jawa Barat ini juga mengevaluasi Kelembagaan Polri yang selama ini selalu bermasalah. Sudah menjadi pengetahuan umum banyak anggota Polri yang bermasalah, baik di internal ataupun di tengah masyarakat. Namun kata Junen, sejauh inj tidak ada perbaikan-perbaikan yang signifikan.
"Sudah terlalu banyak kekerasan dan masalah yang dilakukan oknum-oknum Polri. Artinya tidak hanya cukup dengan merotasi jabatan-jabatan, tapi juga melakukan evaluasi menyeluruh. Sejak rekrutment, pembinaan, sampai penugasan," tegas Junen.
Junen juga meminta Kapolri untuk menyelidiki oknum-oknum Kepolisian yang berelasi dengan pihak pebisnis, baik di pusat ataupun daerah.
Dalam aksi tersebut, masa aksi juga menyerukan dan meminta Presiden Jokowi untuk menolak rencana pengisian PLT jabatan kepala daerah mendatang oleh Anggota Kepolisian. ***
